Di Hadapan Wapres Gibran, Suhardi Duka Soroti Ketertinggalan Infrastruktur dan Perjuangkan Akses Pembangunan Kalumpang

MAMUJU – PROCLAIMNEWS.ID Kunjungan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ke Kalumpang, Kabupaten Mamuju, dalam rangka menghadiri perayaan 100 Tahun Injil Masuk Tanah Kalumpang (IMTK), Senin 2 November 2026, menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) untuk menyampaikan sejumlah aspirasi pembangunan daerah.

Gubernur Suhardi Duka, yang mendampingi Wakil Presiden dalam kegiatan tersebut, secara khusus menyoroti kondisi infrastruktur di Kalumpang yang hingga kini masih membutuhkan perhatian serius, terutama akses jalan menuju wilayah tersebut dan desa-desa sekitarnya.

Di hadapan Wakil Presiden dan masyarakat yang hadir, Suhardi Duka menggambarkan kebahagiaan warga atas kunjungan orang nomor dua di Indonesia tersebut. Ia mengaku melihat antusiasme masyarakat yang begitu besar. Bahkan, menurutnya, suasana kegembiraan warga semakin terasa ketika Wakil Presiden hadir langsung di tengah-tengah mereka.

“Saya melihat wajah masyarakat begitu bangga dan bahagia. Mereka sangat senang karena didatangi pejabat utama Indonesia, yaitu Bapak Wakil Presiden,” ungkap Suhardi Duka.

Namun, di balik suasana perayaan yang penuh sukacita, Ia mengingatkan bahwa Kalumpang masih menghadapi berbagai persoalan pembangunan yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat.

Suhardi Duka menyebut Kalumpang sebagai salah satu wilayah yang memiliki sejarah panjang, akar budaya yang kuat, serta masyarakat yang dikenal menjunjung tinggi nilai toleransi. Menurutnya, karakter masyarakat Kalumpang yang kental dengan budaya dan tradisi menjadi kekayaan tersendiri bagi Sulawesi Barat.

“Tanah Kalumpang adalah tanah leluhur dengan budaya yang sudah tua di Sulawesi Barat. Masyarakatnya sangat kultural, toleran, dan memiliki budaya yang lembut,” ujarnya.

Salah satu persoalan utama yang disampaikan Suhardi Duka kepada Wakil Presiden adalah keterbatasan akses jalan menuju Kalumpang. Ia mengakui, dengan kemampuan anggaran yang dimiliki pemerintah provinsi saat ini, pembangunan jalan hanya dapat dilakukan secara terbatas, sekitar 2 hingga 3 kilometer setiap tahun.

Kondisi tersebut membuat penyelesaian akses jalan menuju Kalumpang membutuhkan waktu panjang apabila hanya mengandalkan kemampuan anggaran daerah.

“Jalannya belum sampai. Kami di provinsi hanya mampu membangun sekitar 2 sampai 3 kilometer dalam satu tahun. Kalau tidak ada bantuan dari Bapak Wakil Presiden untuk menyelesaikan akses menuju Kalumpang dan desa-desa lainnya, saya kira sampai masa jabatan saya berakhir, jalan itu belum tentu selesai,” kata Suhardi Duka.

Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan lebih besar untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut, termasuk sarana dan prasarana pemerintahan lainnya.

Menurutnya, masyarakat Kalumpang juga layak mendapatkan perhatian melalui pemerataan pembangunan, mengingat wilayah tersebut memiliki kontribusi dalam perjalanan demokrasi nasional.(*).